Madukismo Bayar Ganti Rugi Rp 40 Juta untuk Petani Ikan

Senin, 22 Juni 2009 | 20:10 WIB

BANTUL, KOMPAS.com — Petani ikan di Miri, Sewon, Bantul, dan petani di sekitar Miri, akhirnya mendapat ganti rugi Rp 40 juta atas kematian ikan-ikan mereka. Karena Pabrik Gula Madukismo sudah menyatakan mau memberi bantuan uang, Pemkab Bantul yang awalnya akan ikut membantu, tidak jadi membantu uang. Selasa (23/6) besok, uang itu diberikan.

Petani mengajukan Rp 94 juta, tetapi dari pemetaan petugas Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan (KPP) Bantul, kerugian mereka hanya Rp 38 juta. "Angka Rp 38 juta ini kami bulatkan menjadi Rp 40 juta, persis uang bantuan yang dijanjikan Madukismo," ujar Bupati Bantul Idham Samawi, Senin (22/6). Uang kepedulian, begitu istilah bantuan uang itu. Idham menolak istilah uang ganti rugi.

Kepala Dinas KPP Bantul Mursumartinah mengatakan, ada lima kelompok petani ikan yang menerima, yakni Mina Mitra Usaha (Rp 25,3 juta), Mina Wira Mandiri (Rp 600.000), Mina Jaranan Mulyo (Rp 4,8 juta), Sido Maju (Rp 4,8 juta), dan Lintang Makmur (Rp 4,5 juta). Rata-rata satu petani mendapat uang kepedulian Rp 200.000-Rp 400.000.

Ketua Mina Mitra Usaha Budi Marsigit mengatakan, ia tak mempermasalahkan besar ganti rugi itu. "Yah mau bagaimana lagi. Kami tetap berterima kasih," ujar Budi. Awalnya, Mina Mitra Usaha mengajukan ganti rugi Rp 50 juta.

Kasus kematian ikan di Sewon ini terjadi pertengahan Juni lalu. Dari hasil uji sampel air, diketahui kolam ikan petani terkontaminasi limbah pabrik spiritus, dan juga limbah-limbah lain yang ditengarai bukan dari pabrik spiritus.

PCB dan DDT Dilarang Begitu Konvensi Stockholm Diratifikasi

KOMPAS, Kamis, 5 Februari 2009 | 16:24 WIB

JAKARTA, KAMIS - Rencana pemerintah segera meratifikasi Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten terancam tertunda. Muncul pendapat agar ratifikasi dilakukan paling cepat Juli 2009 atau setelah pemilihan umum.

”Kami berharap sebelum bulan Mei sudah diratifikasi,” kata Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup Arief Yoewono seusai rapat dengar pendapat antara pemerintah dan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (4/2). Alasannya, Indonesia dapat mengikuti Pertemuan Para Pihak (COP) ke-3 Konvensi Stockholm awal Mei 2009.

Pada pertemuan kemarin, seluruh departemen yang hadir menyatakan persetujuannya segera meratifikasi konvensi yang mulai berlaku 17 Mei 2004 itu. Selain Kementerian Negara Riset dan Teknologi, hadir pula wakil Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, serta Departemen Luar Negeri.

”Kami siap mendukung ratifikasi konvensi,” kata Direktur Jenderal Tanaman Pangan Deptan Sutarto Alimoeso. Deptan hingga kini telah melarang 38 jenis pestisida atau bahan aktif untuk pertanian.

Dari 12 bahan pencemar organik yang diidentifikasi sulit terurai (persistent organic pollutants/POPs) dan dilarang di seluruh negara peratifikasi, delapan di antaranya masuk kategori pestisida yang berbahaya bagi kelestarian lingkungan. Dua bahan kimia industri, PCB dan HCB, serta dua bahan lainnya terbentuk melalui proses bersuhu tinggi, dioksin dan furan.

Permintaan agar ratifikasi dilakukan paling cepat bulan Juli mendatang disampaikan anggota Komisi VII DPR, Effendi Simbolon. Alasannya, ratifikasi konvensi akan dijadikan klaim keberhasilan pemerintahan sekarang.

”Jangan sampai menjadi alat tambah nilai rapor calon presiden siapa pun. Meskipun fraksi saya memerintahkan setuju ratifikasi, saya minta diundur setelah pilpres,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Bahan pengganti

Salah satu konsekuensi ratifikasi konvensi yang patut ditindaklanjuti pemerintah adalah ketersediaan bahan pengganti POPs, di antaranya PCB untuk keperluan industri elektronik dan DDT yang banyak digunakan sebagai pestisida.

”Bahan pengganti untuk pestisida sudah banyak pilihannya. Namun, pengganti bahan di sektor industri seperti baja belum bisa Indonesia hasilkan sendiri,” kata Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman. Konsekuensinya, impor bahan pengganti dari negara lain.

Karena itu, pihaknya akan mengembangkan penelitian soal bahan-bahan pengganti POPs.

Menurut Arief, langkah ratifikasi Konvensi Stockholm di antaranya akan diikuti beberapa kompensasi, seperti adanya bantuan teknis pengawasan dan pengendalian POPS di Indonesia, termasuk bantuan pendanaan bagi penelitian bahan penggantinya.

Salah satu kewajiban sebagai negara peratifikasi adalah membayar iuran sebesar 10.000 dollar Amerika Serikat per tahun. (GSA)


Sumber : Kompas Cetak
http://sains.kompas.com/read/xml/2009/02/05/16243229/pcb.dan.ddt.dilarang.begitu.konvensi.stockholm.diratifikasi..

Membersihkan Laut dengan Mikrobakteri

KOMPAS, Selasa, 10 Februari 2009 | 13:41 WIB

JAKARTA, SELASA — Memakai alam untuk membersihkan alam adalah metode yang paling tepat. Demikian pula hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan National Institute of Technology and Evaluation (NITE) Jepang yang didiseminasikan di Jakarta, Selasa (10/2).

Ketika wilayah laut di Indonesia akhirnya disadari sering dicemari oleh tanker-tanker minyak yang membawa minyak mentah dari kawasan Timur Tengah ke negara-negara Asia Timur, mikrobakteri yang hidup bebas di laut bisa digunakan untuk mengurai minyak di laut lebih cepat.

"Nama prosesnya bioremediasi, artinya mengeliminasi polutan dengan proses biologi. Ini sudah ada dari dulu. Cuma proses biodegradasi, Indonesia belum punya," ujar peneliti teknik lingkungan LIPI, Dwi Susilaningsih, di Jakarta.

Proses biodegradasi adalah penguraian minyak di laut dengan material biologi, salah satunya dengan bakteri. Dalam kurun waktu tiga tahun penelitian ini dilakukan, ditemukan 182 spesies dan 53 genus baru di tiga wilayah perairan Indonesia yang menjadi rute utama kapal tanker, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok.

Dwi menjelaskan, daripada memikirkan bahan-bahan dengan kandungan zat kimia untuk membersihkan laut dan akhirnya malah kembali mencemarkan, lebih baik Indonesia memanfaatkan kekayaan bakterinya di laut. "Coba bayangkan, polusi minyak, contohnya di Pulau Pramuka, sudah kayak aspal kerasnya menempel di akar-akar bakau. Itu bisa diuraikan dengan bakteri," ujar Dwi.

Fumiyoshi Okazaki, salah satu peneliti dari NITE Jepang, memaparkan penelitiannya yang bertajuk "Diversity and Functional Analysis of Petroleum Hydrocarbon-degrading Bacterial Communities in Coastal Zones of Indonesia".

Penelitian yang berpusat di Selat Malaka dan Selat Lombok ini menyebutkan peran Acinetobacter dan Alcanivorax yang sangat dominan dalam biodegradasi. "Mikroba alam itu yang bertanggung jawab terhadap remediasi minyak," ujar Okazaki. "Populasi bakteri secara konstan bekerja dan kadar n-Alkanes secara konstan pula menurun setelah tujuh hari masa inkubasi," tuturnya.

Sementara itu, Dwi berharap agar hasil penelitian ini menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk menelurkan regulasi terkait sistem bioremediasi untuk menangani polusi minyak di wilayah laut Indonesia.

Menyuburkan Lahan Gambut dengan Mikroba

Pembuatan kanal di lahan proyek lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah justru membuat kerusakan lahan gambut yang parah. Akibatnya, kebakaran hutan saat musim kemarau sering terjadi.

Jumat, 14 November 2008 | 22:05 WIB

JAKARTA, JUMAT - Pemanfaatan lahan di Indonesia sejak dulu telah salah arah. Lahan subur, terutama di Jawa, tak terbendung terus berubah fungsi ke nonpertanian. Sementara itu, kebutuhan pangan yang terus meningkat memaksa pemanfaatan lahan kering dan marginal yang umumnya di luar Jawa. Di sinilah rekayasa teknologi berperan untuk mengubahnya menjadi lahan subur. Salah satu yang kini gencar disasari adalah lahan gambut.

Dalam ASEAN-China Workshop on the Development of Effective Microbial Consortium Poten in Peat Modification di Jakarta, Senin (10/11), tim peneliti mikroba dari Pusat Teknologi Bioindustri BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), yang diketuai Gatyo Angkoso, melaporkan keberhasilan mereka menyuburkan lahan gambut dengan menambahkan limbah selulosa dari perkebunan kelapa sawit dan memasukkan secara bersamaan beberapa jenis isolat mikroba tertentu.

Perlakuan ini dapat mengurangi tingkat keasaman atau menaikkan pH lahan gambut dari rata-rata 3,5 menjadi 5,5, jelas Direktur Pusat Teknologi Bioindustri, Koesnandar, yang juga terlibat dalam riset tersebut, di Rasau dan Siantan, Kalimantan Barat. Selama ini lahan gambut secara alami memang tidak subur karena memiliki keasaman tinggi atau kebasaannya (pH) rendah, antara 2,8 dan 4,5. Sifat lain lahan gambut yang tidak menguntungkan adalah nilai kapasitas tukar kation dan kandungan organik yang tinggi.

Penyuburan lahan gambut dilakukan dengan memasukkan konsorsia atau beberapa kelompok mikroba. Dijelaskan Diana Nurani, peneliti, riset yang dilakukan sejak tahun 2006 berhasil diisolasi puluhan mikroba di dua daerah di Pontianak itu. Dari puluhan ditemukan empat kelompok mikroba yang memiliki kinerja yang baik dalam meningkatkan kebasaan lahan gambut.

Ditambahkan Koesnandar, mikroba itu ditemukan di lahan gambut, pada limbah kelapa sawit, dan kotoran sapi. Dari efeknya pada tanah gambut, konsorsia mikroba itu bersimbiosa mutualisme. Penelitian lebih lanjut akan dilakukan untuk meneliti peran dan karakteristik masing- masing mikroba.

Aplikasi empat kelompok mikroba pada tanah gambut selain dapat meningkatkan pH, juga terbukti memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan ketersediaan mineral. Keuntungan lainnya adalah mengganti cara konvensional, yaitu pembakaran yang biasa dilakukan petani di lahan gambut untuk meningkatkan pH tanah gambut.

Indonesia memiliki kawasan gambut keempat terluas di dunia, yakni 20,6 juta hektar. Peringkat pertama adalah Kanada (170 juta ha), Uni Soviet (150 juta ha), dan Amerika Serikat (40 juta ha). Lahan gambut di Indonesia terbanyak dijumpai di Sumatera (35 persen), Kalimantan (30 persen), dan Papua (30 persen). (YUN)

Sumber : Kompas Cetak

Plastik Ramah Lingkungan dari Kelapa Sawit

Pengepul sampah plastik di Jalan Citarum, Cideng, Jakarta Pusat, Harto, memilah botol plastik yang dibelinya seharga Rp 1.000 per kilogram dari pemulung, Rabu (27/2). Sampah plastik tersebut kemudian dijual ke pabrik pengolah plastik untuk didaur ulang. Mereka secara tidak langsung ikut membantu pemerintah dalam menangani masalah sampah.

 

Kompas, Jumat, 22 Agustus 2008 | 20:33 WIB

MEDAN, JUMAT - Peneliti Universitas Sumatera Utara, Basuki Wirjosentono, mengenalkan plastik ramah berbahan hasil samping minyak sawit mentah. Plastik yang selama ini beredar di masyarkat masih memakai zat kimia yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia. Hasil samping sawit terbukti aman dari gangguan itu.

"Hasil samping ini sebagai pelunak plastik. Bahannya banyak terdapat di sekitar kita. Pemanfaatan hasil samping minyak sawit ini sekaligus bisa meningkatkan nilai jualnya," kata Basuki Wirjosentono di Kampus Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jumat (22/8).

Gliserol menjadi bahan pengganti dioktil ftalat atau dalam istilah kimia dikenal dengan DOP. Bahan ini bagus bereaksi dan murah harganya. Sayangnnya, zat kimia ini bersifat racun penyebab kanker pada manusia. DOP dan glicerol sama-sama bisa menjadi bahan pelunak plastik. Namun gliserol lebih aman bagi kesehatan dan tidak mengandung racun.   

Dalam penelitiannya, Basuki mengubah gliserol menjadi poli gliserol agar zat ini menjadi lebih kental. Selanjutnya dia mengubahnya lagi menjadi poligliserol asetat agar senyawa ini bisa bercampur baik dengan plastik. Dia mulai melakukan penelitian ini lima tahun lalu.

Sementara ini hasil penelitiannya belum dimanfaatkan secara komersial. Di sejumlah forum internasional, Basuki sudah mengenalkannya. Produksi alat pelunak plastik ini masih dalam skala laboratorium dalam jumlah liter.

Limbah Kaca Jadi Barang Bernilai Ekonomi

Limbah Kaca Jadi Barang Bernilai Ekonomi
[Denpasar.Ekonomi Bisnis] 29.09.2008 18:58 wita

Sanur, Kata sampah dalam bayangan kita adalah sesuatu yang tidak berguna, apalagi sampah kaca. Namun sampah khususnya kaca pada saat sekarang ini dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga apabila mengolahnya secara benar, hal tersebut disampaikan pemilik Bali Bagus, Wira Budiasa saat ditemui di Sanur Kaja, Senin (29/9).

Pemanfaatan pecahan kaca atau limbah kaca menjadi sesuatu yang berguna, bahkan bisa dijadikan penyokong ekonomi keluarga. Aktivitas pemanfaatan limbah kaca ini sudah dilakoni sejak tiga tahun lalu oleh Wira Budiasa. Dia bisa seperti sekarang berkat pengalamannya bekerja di beberapa tempat terutamanya yang berkaitan dengan dunia pariwisata dan termasuk binaan secara kontinyu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.

"Kita sangat bersyukur hidup di Bali yang sudah punya nama bagus di manca negara," kata Wira. Lanjut Wira memanfaatkan sampah dari yang tidak berguna menjadi hasil guna dengan demikian dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga.

Disamping dapat membantu meningkatkan perekonomian, pengelolaan sampah terutamanya sampah kaca juga bermanfaat untuk kelestarian lingkungan. Karena kelestarian lingkungan dapat menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan dari pada sampah kaca dibuang sembarangan.

Ditanya hasil produksinya Wira mengungkapkan tergantung orderan, bisa mencapai ribuan begitu juga dengan model yang telah dihasilkan tidak terhitung hampir ribuan jenis yang bisa diolah dari limbah kaca. Bentuknya bermacam-macam dari gelas, pas bunga, botol sampai perlengkapan rumah tangga lainnya.

Pemasarannya sendiri tidak menjadi hambatan. Produk yang dihasilkan lebih banyak dipasarkan ke hotel, restoran dan vila. Tidak sedikit pula hasil produksinya dibeli oleh tamu asing yang kebetulan berlibur ke Bali, maupun langsung melalui email.

Mengenai harga dia memperlakukan harga ritel. Kalau harga satuan ada yang berharga Rp. 50.000,-, jika satu set jenis kendel oman harganya hingga jutaan. (ctg/*)


----------------------------------------------------------------------------
Anda mendapat email ini secara otomatis dari mail server website www.beritabali.com.
www.beritabali.com
---------------------------------------------------------------------------